Presiden Putuskan Ujian Nasional Tetap Diadakan
Setelah melalui dua kali rapat terbatas (ratas) yang membahas tentang evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Presiden Joko Widodo pada akhirnya memutuskan untuk tetap mengadakan UN.
"Presiden telah memutuskan hal yang berkaitan dengan ujian nasional. Ujian nasional tetap diadakan dijalankan dengan berbagai penyempurnaan perbaikan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12).
Menurutnya, ratas telah merumuskan sejumlah langkah perbaikan pelaksanaan UN, antara lain peningkatan kemampuan guru yang telah disertifikasi dan evaluasi kinerja para pendidik, serta pemberian kisi-kisi nasional terhadap 4 mata pelajaran yang menjadi materi UN.
"Harapannya, Ujian Nasional bisa menjadi benchmarking untuk kemajuan para siswa kita di kemudian hari," ujar Pramono.
Diskursus penyelenggaraan UN kembali menghangat seiring dengan wacana yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghapusnya dan mendelegasikan pelaksanaannya kepada pemerintah daerah. Untuk tingkat dasar, ujian dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota, sedang tingkat menengah dilaksanakan Pemerintah Provinsi.
Dalam sejarah penyelenggaraannya, UN sendiri mengalami beberapa perubahan format. UN pertama kali diberlakukan saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh M. Nuh pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, UN menjadi instrumen kelulusan peserta didik.
Pada masa Mendikbud Anies Baswedan, kebijakan UN mengalami perubahan. UN tidak lagi menjadi instrumen kelulusan, tapi sebagai alat pemetaan dan evaluasi kebijakan pendidikan secara nasional.
Kini, seiring munculnya kembali wacana moratorium UN, Pemerintah sudah memutuskan untuk terus menyelenggarakan UN dengan beberapa perbaikan.
Ratas kali ini diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Tampak hadir juga, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.