Ironis, Guru Mendisiplinkan Siswa Nakal Terganjal HAM, Sekolah Buat Peraturan Seperti Ini, Setuju ?
Salah satu amanat konstitusi kita, yakni UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di negeri ini haruslah memiliki keberpihakan kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan melindungi seluruh sivitas agar proses pendidikan berjalan dengan baik.
"Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing," bunyi Pasal 40.
Sementara itu pada pasal 41 menyatakan guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
Guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Seperti dilansir di laman resmi Mahkamah Agung (MA), hal itu diputuskan saat mengadili guru dari Majalengka, Jawa Barat, SD Aop Saopudin (31) pada beberapa waktu yang lalu.
Oleh MA, hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Putusan yang diketok pada 6 Mei 2014 itu diadili oleh ketua majelis hakim Dr Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono. Ketiganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa.
Pertimbangannya adalah apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.
Banyak bermunculan reaksi akan hal ini, meskipun kasus yang lain juga banyak. Beragamnya reaksi seiring dengan ironinya dunia pendidikan, disaat para sivitas giat meningkatkan pelayanan dan kwalitas pendidikan, ketika dalam penegakannya justru ada pihak yang berniat mematahkan upaya baik tersebut.
Maka, muncullah sikap tegas lugas, seperti gambar diatas "KALAU ANAKNYA TIDAK MAU DI DIDIK KERAS OLEH GURU , YA SILAHKAN DIDIK SENDIRI DI RUMAH , BUAT KELAS SENDIRI, BUAT ATURAN SENDIRI, BUAT SEKOLAH SENDIRI, BUAT RAPOR, IJAZAH , KURIKULUM, RPP SENDIRI"
Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam PP Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya tersebut.
“Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing,” papar Pasal 40 PP Nomor 74 Tahun 2008.
Ironi memang, jika semangat mencerdaskan kehidupan bangsa ini sudah nampak, namun justru harus dikebiri oelh oknum yang seakan melegitimasi perilaku negatif keluarga, kerabat disejajarkan sebagai kebebasan / HAM. STOP KRIMINALISASI GURU !